POLITISASI BIROKRASI PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KONAWE UTARA)
DOI:
https://doi.org/10.52423/japmas.v1i2.24Keywords:
Politisasi, , Birokrasi, , PilkadaAbstract
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Politisasi Birokrasi dan faktor – faktor politisasi birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Konawe Utara) yaitu 1) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2) Faktor -faktor yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.
References
Agustina Sary, Lia. 2012. “Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010)”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
Alika Yulia. 2023. Politisasi Birokrasi Dalam proses Pergantian jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2022. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
Almendares, Nicholas., 2011, Politicization of Bureaucracy, SAGE International Encyclopedia of Political Science.
Delly Mustafa. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta,Cv: Bandung.
Fauzan, Andi Muh. Zaky. 2023. Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Barru. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Hasan, N. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Hukum, 28(2), 1073–1087. Retrieved from http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf
Hidayati, R. N. (2012). Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan Politik: Studi Kaasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim. Jurnal Politik Muda, 2(1), 186–193.
Iskandar, D. J. (2016). Reaktualisasi „Semangat Kepublikan Birokrasi‟ Di EraReformasi. Jurnal Politikom Indonesia, 13(1), 139–154.
Jian-UGM. 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik, Gava Media: Yogyakarta.
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 11(02), 1667–1678.
Kasiaheng, D. K., Kimbal, M., & Liando, D. M. (2017). Evaluasi Mutasi Jabatan Struktural Eselon Iii Dan Iv Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahanekutif, 1(1), 1–12.
Koeswinarno. (2015). Memahami Etnografi Ala Spradley. Smart, 1(2), 257–265. https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.256
Mathis, R.L.& Jackson, J.H., 2006. Human Resource Managemen: Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Dian Angelia, Salemba Empat Jakarta.
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J.S. 2014. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan tjetjep Rohendi Rohidi. Depok: UI Press
Moh. Mahfud,1999. Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, Gama Media: Yogyakarta
Muslim Mufti. 2013. Teori-Teori Politik, Cv Pustaka Setia Bandung.
Nasution, 1996. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung. Trasit
Naufal, Jihad, 2022. Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021. Diploma thesis, Universitas Andalas.S
Nope, N. B. (2015). Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah.
Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 8(1), 45–52.
Peters, B. Guy. & Pierre, Jon., 2004. Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective (Perspective The Quest For Control), Routledge, New York.
Romli, O. (2017). Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Dengan Tahun 2015). CosmoGov, 2(1), 132–159. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11854
Ruitan, C. R., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe). Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1),1–10.
Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Cv Pustaka Setia: Bandung.
Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara Identity Politic in MalukuUtara.
Sarundajang. 2011. Babak Baru Sistim Pemerintahan, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
Syafuan Rozi, 2006. Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Pustaka Pelajar: Jakarta.
Tampilang, J. H., Sambiran, S., & Pangemean, F. (2019). Proses Mutasi Jabatan Eselon Iii Dan Iv Di Kabupaten Minahasa. Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9.
Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Yustisia, 4(2), 349–368. https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.234-242Nuraini, H. (2017). Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis. Jurnal SAWALA, 5(1), 23–27.
