JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi

TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

2024-04-22T09:04:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tata kelola verifikasi partai politik terkhusus pada Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Buruh. Tiga indikator yang digunakan adalah Rule Making, Rule Application, dan Rule Adjudication. Proses verifikasi ini penting untuk mewujudkan verifikasi partai politik yang baik menuju pemilu 2024, terutama pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik dalam pemilihan.

MAKNA DAN PARTISIPASI POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN (STUDI KASUS PEMILU TAHUN 2024)

2024-04-02T07:11:50+00:00

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan di kabupaten konawe selatan tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode pengolahan data pengecekan (editing) data Pengelompokan data pemeriksaan data. Hasil dari penelitian pemahaman dan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Konawe Selatan yaitu masyarakat perempuan dalam ranah publik memiliki peranan dalam suatu pengambilan keputusan. Sejatinya perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam suatu pembangunan daerah dan juga keterlibatan perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa berpartisipasi serta kontribusi dalam ajang perpolitikan. Partisipasi kepemimpinan secara nyata setara dengan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemisahan gender ketika berusaha dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan yang sesuai, yang dimana saat ini perwakilan perempuan telah mendapatkan suatu peranan di jabatan publik dalam pengambilan peranan perempuan sudah mempunyai peningkatan di ranah politik dibandingkan daerah lainnya yang terbukti dari struktur pemerintahan di Konawe Selatan yang dimana perempuan lebih mendominasi dalam pengambilan posisi penting dalam tatanan pemeritahan saat ini.

PERAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 (STUDI DPD PARTAI DEMOKRAT SULAWESI TENGGARA)

2024-04-23T09:35:43+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2024 pada partai demokrat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini peran DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan rekrutmen caleg untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 menggunakan peran berkomunikasi, pendidikan caleg dan mengsosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepartaian untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya calon anggota legislatif. Rekrutmen calon anggota legislatif menggunakan rekrutmen terbuka yang dimana partai demokrat menyebarkan peraturan rekrutmen melaui media online sehingga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengikuti rekrutmen caleg melalui partai demokrat. DPD Partai Demokrat melakukan proses rekrutmen melalui 3 indikator yaitu penyediaan, kriteria, dan kontrol.

PERTARUNGAN DAN KONTESTASI “BOS LOCAL” PADA BAKAL CALON PILWALI TAHUN 2024 DI KOTA KENDARI

2024-04-23T10:06:29+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pertarungan dan kontestasi “Bos Local” pada bakal calon pilwali tahun 2024 di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan internet searching. Analisis data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Pemilihan Kepala daerah merupakan ajang yang paling di tunggu-tunggu oleh kalangan para elit informal. Dalam hal ini adalah para “Bos Local” yang terlibat dalam segala proses pilkada yang berlangsung di Kota Kendari 2024. Pada pilkada Kota Kendari tahun 2019 kemarin masih terdapat banyak fenomena-fenomena keterlibatan kekuatan “Bos Local” dalam strategi kemenangan kandidat. Kemenangan dari calon-calon walikota tidak terlepas dari banyak pengaruh oleh keterlibatan sosok “Bos Local” yang menjadi pengaruh kekuatan dibelakangnya.

TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS POLITIK LOKAL DI DESA GUMANANO, KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

2024-04-22T08:39:15+00:00

Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format penelitian deskriptif dan kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang yang dipilih secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sepenuhnya Diambil alih Pemerintah Daerah yang pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata Buton Tengah dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat lokal sebagai petugas di dalamnya, tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam pengeloaannya pun masih kurang efektif atau tidak akuntabel terhadap hal-hal yang telah disediakan. Pemerintah Daerah dianggap tidak transparan dan tidak menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai retribusi daerah ke desa atas permintaan pemerintah desa pada pengelolaan destinasi wisata Pantai Mutiara yang ada di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS POLITIK ANGGARAN DESA PUOSU JAYA, KECAMATAN KONDA, KABUPATEN KONAWE SELATAN)

2024-04-23T09:57:33+00:00

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa (studi kasus politik anggaran desa puosu jaya,kecapatan konda, kabupaten konawe selatan). Dan untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah desa dalam menerima aspirasi dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Aspirasi untuk keinginan suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhui sehinggah manusiah tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan dan keinginan. khususnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa menunjukan aspirasi masyarakat dalam perencanan dana desa, sesuai dengan temuan penelitian. Dalam musyarah desa, pemerintah menerimah semua saran untuk pengembangan perencana tersebut dan pengembangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam akutabilitas pengelolaan dana desa, baik secara teknis maupun secara administrasi. Dalam hal ini dewan desa telah pengeluarkan program yang mengharuskan desa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program-program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dana desa, dan diadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji anggaran dan bentuk pengelolaan dana desa itu sendiri, sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat dalam pengawasan dana desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan desa di buktikan dengan antusias aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa puosu jaya dicapai melalui aspirasi dalam pelaksanan desa dan tim pembangunan, dan bahwa aspirasi masyarakat dalm pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun secara administrasi, serta peran masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik.

PENDEKATAN LOBBY POLITIK DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN DAN MERAIH JABATAN KEPALA DINAS DAERAH KEBUPATEN BUTON TENGAH

2024-05-03T10:42:55+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan lobby politik dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Buton Tengah dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zorack 1990 yaitu pendekatan jalur langsung, jalur sosial, jalur koalisi dan jalur akar rumput. Pendekatan lobi jalur langsung dalam kegiatan yang merupakan komunikasi langsung untuk berhubungan atau bertatap muka langsung dengan pembuat kebijakan. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik Pendekatan lobi jalur sosial melibatkan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan personal, dan dukungan dari individu atau kelompok dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Ini adalah salah satu bentuk lobi yang mengandalkan interaksi pribadi dan koneksi dalam upaya untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas. Pendektan lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koaliasi atau Anggota DPRD. Kerena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilam keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi Pendekatan lobi akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pelobi dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas.

KONFLIK KEPENTINGAN PADA PROSES PERUMUSAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat)

2024-05-03T09:43:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan pada proses perumusan anggaran dana desa di Desa Lakanaha. Tipe penelitian ini adalah deskritktif dengan menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis mode alur menurut Liza Horizon (2007) diantaranya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat tarik kesimpulan, Konflik Kepentingan Pada Proses Perumusan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat) menggunakan teori konflik menurut Kusworo (2019) yang di antaranya (Konflik Vretikal Dan Konflik Horizontal). Dimana kepentingan kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlabih dahulu kebutuhan masyarakat dan tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sehingga timbul konflik vertikal. dimana Kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau korupsi dalam penentuan alokasi dana desa. Dana desa yang seharusnya diperuntukan Pembangunan dan pengembangan Masyarakat namun disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya. Karena adanya kepentingan pribadi dalam proses perumusan anggaran dana desa sehingga timbul konflik horizontal.